Updates

Sherpa G20 Indonesia melakukan Pertemuan dengan Perwakilan RI pada G20 Outreach Groups

Outreach Groups bersama dengan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan

Guna memperoleh update dan menyelaraskan posisi terkait prioritas RI, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional selaku Sherpa G20 Indonesia melakukan pertemuan dengan perwakilan RI pada G20 Outreach Groups pada Jumat, 7 April 2017 lalu, di Kemenko Perekonomian. Sherpa menyampaikan beberapa arahan antara lain : a) para perwakilan di outreach group diharapkan dapat menyampaikan posisi dan update untuk kemudian menjadi bahan bagi masukan intervensi Presiden pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 2017; 2) para perwakilan diharapkan dapat bertemu dengan Argentina sebagai Presidensi G20 2018 dan memperoleh informasi mengenai prioritas yang akan diangkat.

Peserta yang hadir pada pertemuan tersebut yakni perwakilan dari KADIN dan PT. SMI (selaku B20 Indonesia), perwakilan dari Center for Strategic International Studies dan Universitas Parahyangan (selaku T20 Indonesia), perwakilan dari Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (selaku S20 Indonesia), perwakilan dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (selaku L20 Indonesia), perwakilan dari Kongres Wanita Indonesia dan Perempuan Kepala Keluarga – PEKKA (selaku W20 Indonesia), perwakilan dari Publish What You Pay (selaku C20 Indonesia), dan perwakilan dari Indonesian Youth Diplomacy (selaku Y20 Indonesia). 


Pertemuan Kedua Sherpa G20 Presidensi Jerman  

Pertemuan Sherpa G20 ke-2 telah berlangsung di Frankfurt, Jerman, pada tanggal 23 - 24 Maret 2017. Pertemuan ini merupakan yang kedua pada masa Presidensi Jerman, yang sudah dimulai sejak bulan September 2016.  Tema utama yang diangkat oleh G20 tahun ini  adalah: Sustainability, Resilience, dan Responsibility.

Pertemuan dihadiri oleh seluruh anggota G20 dan sejumlah negara undangan, yakni: Belanda, Norwegia, Singapura, Viet Nam, Spanyol, Senegal, Guinea, serta Organisasi Internasional, seperti: IMF, Bank Dunia, WTO, ILO, WHO, PBB dan OECD.

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional, Kemenko Perekonomian, yang juga merupakan Sherpa G20 Indonesia.

Pertemuan selama 2 hari ini membahas 9 (sembilan) topik bahasan utama, meliputi: ekonomi global, ketenagakerjaan, digitalisasi, perdagangan dan investasi, pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan, kesehatan, anti-korupsi dan terorisme, perubahan iklim dan energi, serta migrasi dan pengungsi.

Salah satu isu prioritas yang diusung Indonesia adalah digitalisasi berdasarkan paper yang diajukan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), selaku focal point pada Task Force on Digital Economy, yang menginisiasi upaya pemeratan kesejahteraan serta distribusi ekonomi melalui model bisnis ekonomi digital yang inovatif. (REM/2017)


Akademi Ilmu Pengetahuan Negara G20 Menyerahkan Rekomendasi Kesehatan Global kepada Kanselir Jerman

Untuk pertama kalinya, akademi ilmu pengetahuan dari negara-negara G20 berkontribusi dalam mempersiapkan KTT Kepala Negara dan Pemerintah Kelompok Dua Puluh (G20) dengan menyusun rekomendasi yang dikembangkan bersama, pada tanggal 22 Maret 2017, di Halle, Jerman.

Berita selengkapnya dapat diakses di 

BERITA AKADEMI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA


Pertemuan Kedua Sustainability Working Group (SWG) 

Pertemuan kedua G20 Sustainability Working Group (SWG) telah dilaksanakan di Berlin, Jerman, pada tanggal 22 – 23 Maret 2017. Pertemuan dihadiri oleh seluruh anggota G20, negara undangan yang meliputi Belanda, Norwegia, Spanyol, Singapura dan Vietnam, serta organisasi internasional terkait, seperti Bank Dunia, UNFCCC, UNSee4All, OECD, IEA, IRENA dan OPEC. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Kepala Pusat Kebijakan Perubahan Iklim dan Multilateral, Kementerian Keuangan.

Meningkatnya dampak perubahan iklim terhadap manusia membawa tantangan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil, inklusif dan berkelanjutan. Hal ini menimbulkan pemikiran untuk melakukan transformasi menuju perekonomian dan sistem energi yang selaras dengan pembangunan berkelanjutan dan rendah emisi gas rumah kaca. Untuk itu, Presidensi Jerman memprioritaskan G20 Action Plan on Climate and Energy sebagai kesepakatan utama SWG tahun ini.

Pertemuan SWG kali ini secara khusus membicarakan elemen-elemen dari rancangan action plan dimaksud dengan melibatkan Energy Sustainability Working Group (ESWG) untuk isu energi dan Climate Sustainability Working Group (CSWG) untuk isu iklim. Penyusunan rancangan action plan merujuk pada tujuan jangka panjang dari Paris Agreement untuk menjaga peningkatan suhu rata-rata di bawah 2 derajat. Selain itu, dalam action plan juga memuat aspek peningkatan kemampuan adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim dan pendanaan menuju pembangunan rendah emisi gas rumah kaca dan tahan terhadap perubahan iklim.

Indonesia menyampaiakan mengenai pentingnya peranan pemerintah dalam pembiayaan perubahan iklim dan perlunya mempertimbangkan kondisi maupun kebijakan pada masing-masing negara yang berpengaruh pada penyusunan action plan. Selain itu, Indonesia juga menghimbau agar dukungan multilateral development banks (MDBs) terkait perubahan iklim tidak menggantikan tugas utama MDBs selama ini dalam melakukan pembiayaan pembangunan. (CY/2017)

 


G20 Segera Mengimplementasi Program Pertukaran Informasi Pajak Secara Otomatis

Pertemuan G20 Finance Ministers and Central Bank Governors telah berlangsung pada 17-18 Maret 2017 di Baden-Baden, Jerman. 

Berita selengkapnya dapat diakses di

SIARAN PERS KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA


G20 Selenggarakan Pertemuan Kedua Health Working Group

Presidensi Jerman telah menyelenggarakan pertemuan ke-1 G20 Health Working Group pada  tanggal 28 Feb – 2 Maret 2017, di Berlin, Jerman.  Health Working Group merupakan working group yang baru dibentuk di bawah presidensi Jerman. Delegasì Kemenkes Republik lndonesia (Delri) diketuai oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan Badan Litbang Kesehatan Kemenkes, dan didampingi oleh Direktur Pelayanan Kefarmasian Ditjen Farmalkes Kemenkes, Ketua Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba Kemenkes dan Kepala Sub Bagian Kerjasama Multilateral 2, Biro Kerja Sama Luar Negeri Setjen Kemenkes.

Pertemuan membahas 4 topik, yakni: (1) Joint Action against Antimicrobial Resistance, (2) Preparedness againts health threats – Global Health Crisis Management, (3) Preparedeness againts health threats-Health Systems Strengthening, dan (4) Health Emergency Simulation Exercise. Hasil pertemuan ini sebagai persiapan untuk G20 Health Ministerial Meeting yang akan dilaksanakan bulan Mei 2017 mendatang di Berlin.

Negara anggota G20 memahami bahwa dampak Antimicrobial Resistance (AMR) bukan hanya pada sistem kesehatan namun berdampak juga pada ekonomi global, sehingga diperlukan upaya global untuk mengatasi AMR. Ada 3 strategi yang dilakukan yaitu (1) memulai kembali saluran riset dan pengembangan dan penemuan antibiotik baru (novel), (2) meningkatkan penggunaan antibiotik yang rasional dan (3) memastikan akses yang tepat terhadap antibiotik, vaksin dan diagnostik.

Terkait Global Health Crisis Management, negara anggota G20 sepakat bahwa untuk kesiapsiagaan dalam menghadapi krisis kesehatan global diperlukan keterlibatan dan koordinasi lintas sektor, mendukung penguatan kerjasama internasional, mendukung peran WHO sebagai ‘leader’ dan koordinator dalam global health crisis, mendukung implementasi International Health Regulation (2005)/ IHR (2005), serta mendukung pelaksanaan simulasi krisis global.

Sistem kesehatan merupakan dasar dalam mencapai Universal Health Coverage (UHC), untuk mencapai penguatan sistem kesehatan, WHO menyampaikan 3 strategi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan tiap negara (fit for purpose and fit for local context) pada tahap pengembangan yang berbeda, yaitu FIT (Foundations, Institutions and Transformation).

Dalam pertemuan inì, Indonesia menyampaìkan pentingnya peran anggota negara G20 untuk mengatasi AMR, membantu negara-negara dalam pemenuhan implementasi kapasitas inti IHR dan penguatan system kesehatan untuk mencapai agenda UHC 2030. (Tim G20 Kemenkes)


Pertemuan G20 Digital Economy Task Force ke-2

Indonesia: Digitalisasi penting untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan sosial

Dalam pertemuan G20 Digital Economy Task Force ke-2 yang berlangsung di Berlin, Jerman, Delegasi RI (Delri) menyampaikan adanya permasalahan global yang dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia, tidak terkecuali negara anggota G20, yakni ketimpangan ekonomi dan sosial yang diakibatkan oleh tidak meratanya wealth distribution di tengah masyarakat.

Sejalan dengan salah satu prioritas G20 di bawah Presidensi Jerman, Indonesia menekankan pentingnya peranan teknologi digital dalam mengatasi permasalahan tersebut. Dalam hal ini Delri menyampaikan bahwa G20 perlu untuk mendorong dan mendukung dilahirkannya bisnis model inovatif yang menitik-beratkan pada perluasan akses masyarakat terhadap fasilitas keuangan (financial inclusion) melalui penerapan teknologi digital, shared economy, dan workforce digitalisation. Pada gilirannya, model bisnis yang demikian akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka peluang mereka dalam mengambil manfaat dari perkembangan teknologi digital.

Untuk itu, Delri juga mengingatkan kembali bahwa G20 Digital Economy Task Force dibentuk untuk secara kolektif mengidentifikasi opportunities and challenges dari perkembangan ekonomi digital di tengah masyarakat. Dalam kerangka ini, Indonesia meyakini bahwa G20 merupakan forum strategis dan tepat untuk mendorong negara-negara anggota maupun non-anggota G20 dalam melahirkan kebijakan yang bertujuan untuk memastikan bahwa para pelaku ekonomi digital memperoleh insentif untuk berinovasi, berkompetisi, dan berinvestasi untuk mengembangkan model bisnis inovatif, serta menjaga agar model bisnis tersebut diimplementasikan.

Posisi Indonesia tersebut sejauh ini telah dimasukkan ke dalam draft Deklarasi Menteri Digital yang akan diadopsi dan disahkan pada Pertemuan Menteri Digital G20 pada tanggal 6-7 April 2017 mendatang.

Pada pertemuan ini, Delri dipimpin oleh Staf Khusus Menkominfo Bidang Project Management Office (PMO) dan didampingi oleh perwakilan Kemenkominfo, Kemenko Perekonomian, dan Indonesian E-Commerce Association (IdEA).  (IW/2017)


G20 Selenggarakan Pertemuan Employment Working Group Kedua

Pertemuan Employment Working Group (EWG) kedua telah diselenggarakan pada tanggal 15 - 17 Februari 2017 di Hamburg, Jerman. Terdapat 7 (tujuh) sesi bahasan yang diangkat pada pertemuan tersebut: 1). Sustainable Global Supply Chains (GSC); 2). Future of Work; 3). Youth Employment/Quality Apprenticeship; 4). Female Employment - Reporting on Brisbane Target; 5). Labour Market Integration of Migrants and Refugees; 6). Drafting Ministerial Declaration dan 7). Overview on Labour and Employment Ministerial Meeting.

Pada kesempatan tersebut, Delri mengangkat beberapa hal antara lain : perlunya sistem yang efektif dalam GSC untuk menghadapi perdagangan internasional, mengingat Indonesia juga telah mempraktikkan GSC dalam sektor Usaha Kecil Menengah (UKM); serta perlunya kerja sama antara Pemerintah, Pemberi Kerja, dan Pekerja dalam membuat kebijakan untuk mengembangkan pekerjaan yang lebih layak dan berkelanjutan, terutama di era digitalisasi saat ini. Delri juga mencatat pentingnya pengimplementasian apprenticeship system yang telah dilakukan oleh beberapa negara, dalam rangka menyiapkan tenaga kerja yang lebih kompeten.

Dalam Pertemuan EWG ke-2, Delri diwakili oleh Fachrurozi selaku Kepala BBPLK Medan, Kemnaker RI (Ketua Delegasi); Edi Prio Pambudi selaku Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran Kemenko Perekonomian; Yuana Rochma Astuti selaku Kepala Bidang Kerja Sama Pembiayaan Kemenko Perekonomian; Surya Lukita Warman selaku Kabag HKLN Binalattas, Kemnaker RI; Sofwan Setiawan selaku Kabag Kerja Sama Regional, Kemnaker RI; dan Nur Farizal selaku Kasubbag Non ILO, Kemnaker RI. 


Penyelenggaraan Diseminasi Kerja Sama G20 Bidang Pertanian dan Implementasinya 

Untuk meningkatkan peran Indonesia dalam forum G20 serta inventarisasi implementasi komitmen yang telah disepakati di bidang pertanian, maka Kementerian Pertanian melalui Biro Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan “Diseminasi Kerja Sama G20 Bidang Pertanian dan Implementasinya”. Acara diselenggarakan pada Rabu, 22 Februari 2017, di Balai Veteriner, Subang, Jawa Barat.

Acara dibuka oleh Syamsul selaku Kepala Balai Veteriner dan Mesah Tarigan selaku Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri. Pada kesempatan tersebut, hadir Rizal Edwin Manansang selaku Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Kerja Sama Multilateral dan Pembiayaan Kemenko Perekonomian, Muchsin Syihab selaku Direktur Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri, dan Teni Widuriyanti selaku Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas.

Beberapa isu yang diangkat pada diseminasi tersebut adalah  food security and nutrition serta upaya peningkatan minat generasi muda pada sektor pertanian. Mengingat pembahasan isu pertanian telah dilakukan sejak tahun 2010, besar harapan agar Indonesia, yang juga merupakan salah satu perwakilan emerging countries, dapat terus mendorong penguatan komitmen negara-negara G20 mengenai agenda pertanian, serta terus memaksimalkan komitmen yang ada melalui implementasi kebijakan di dalam negeri. 


G20 Selenggarakan Pertemuan Pertama Trade and Investment Working Group

Sebagai salah satu forum yang berpengaruh di tataran global, G20 turut serta membahas dinamika terbaru di bidang perdagangan dan investasi. Hal ini sejalan dengan komitmen para pemimpin dari anggota G20 yang dideklarasikan di Hangzhou pada tahun 2016 untuk terus bekerjasama dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang mengemuka di sektor perdagangan dan investasi. Komitmen tersebut terus dilanjutkan di bawah koordinasi Presidensi Jerman pada tahun 2017.

Melalui pertemuan pertama G20 Trade and Investment Working Group (G20 TIWG)  yang berlangsung  pada tanggal 6-7 Februari 2017 di Berlin, telah dibahas tiga isu utama terkait sektor perdagangan dan investasi. Ketiga isu itu yang pertama adalah  Supporting Multilateral System yang diangkat untuk menyikapi meningkatnya sentimen anti perdagangan bebas dan belum menggembirakannya  kemajuan pengurangan hambatan perdagangan. Isu kedua adalah Investment Facilitation and Retention yang mengangkat upaya-upaya yang harus dilakukan dalam memacu investasi di tengah melemahnya perekonomian global.  Lalu isu ketiga adalah Digital Trade yang merujuk pada pesatnya perkembangan aktivitas perdagangan digital dimana melalui pembahasan ini diharapkan muncul solusi agar perdagangan digital dapat diarahkan untuk menjadi salah satu mesin utama pertumbuhan ekonomi global sekaligus berperan dalam mengurangi kesenjangan antara negara maju dan berkembang.

Pembahasan atas ketiga isu tersebut berlangsung konstruktif dimana para peserta pertemuan tidak hanya saling menyampaikan masukan, namun juga berbagi pengalaman atas kebijakan yang pernah mereka terapkan atas ketiga isu tersebut. Selanjutnya hasil dari pertemuan pertama ini akan ditindaklanjuti dengan pertemuan kedua yang akan berlangsung pada tanggal 1-2 Maret 2017 di Berlin, Jerman. Adapun pertemuan kedua G20 TIWG akan memprioritaskan pada pencapaian kesepakatan atas isu Digital Trade dikarenakan deliverables yang dihasilkan dari pembahasan ini akan dipaparkan pada pertemuan kedua Task Force Digital Economy yang berlangsung pada tanggal 3 Maret 2017 di Berlin, Jerman. (DAM/2017)