Updates

Peran Indonesia dalam Forum G20 

Guna meningkatkan pemahaman publik tentang partisipasi Indonesia dalam forum G20, Sherpa G20 Indonesia yang dijabat Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Affandi Lukman mengundang pemimpin redaksi media massa nasional.

“Forum G20 merupakan wadah strategis bagi sejumlah negara kunci di dunia untuk menentukan arah kebijakan ekonomi global,” ujar Rizal Affandi saat membuka acara “Lunch with the Media: Dialogue on G20”, di Jakarta, Jumat (27/1).
 
Pada kesempatan tersebut, Sherpa Indonesia didampingi oleh Direktur Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup (PELH) Kementerian Luar Negeri selaku Sous Sherpa,  Muhsin Syihab; Direktur Kebijakan Internasional Bank Indonesia, Harmanta; dan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan Kemenko PerekonomianRizal Edwin Manansang. Acara ini juga dihadiri perwakilan Kementerian/Lembaga yang menjadi focal points nasional sejumlah working groups di G20.
 
G20 memiliki nilai strategis karena terdiri dari negara-negara yang menguasai 85% total Produk Domestik Bruto (PDB) dunia, berkontribusi terhadap 79% perdagangan global, dan memiliki 65% (atau sekitar 2/3) dari jumlah total penduduk dunia.
 
Sebagai the only premier economic forum, G20 beranggotakan: Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Tiongkok, Perancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Korea, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Turki, Inggris dan Amerika Serikat, serta Uni Eropa.
 
Indonesia telah menjadi anggota G20 sejak tahun 1999. Sejumlah pertimbangan menjadi dasar dilibatkannya Indonesia ke dalam forum G20. Mulai dari pengalaman mengatasi krisis ekonomi di Asia akhir tahun 1990an, resiliensi Indonesia dalam menghadapi tekanan krisis ekonomi global pada tahun 2008, posisi Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dengan penduduk mayoritas Muslim, negara dengan jumlah populasi terbanyak ke-empat, serta sebagai pemimpin di ASEAN.
 
“Nilai-nilai dan postur socio-political and economic Indonesia tersebut tentu menjadi aset bagi diplomasi Indonesia di G20,” lanjut Rizal.
 
Pada G20 tahun ini yang berlangsung di bawah Presidensi Jerman, secara garis besar prioritas Indonesia diarahkan pada upaya untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan sosial di masyarakat. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden pada Sidang Kabinet di awal tahun ini.
 
Untuk itu, diplomasi pemerintah di G20 saat ini menekankan pada sejumlah agenda prioritas yang sejalan dengan agenda Presidensi Jerman. Beberapa agenda tersebut di antaranya digitalisasi, ketenagakerjaan, dan pertumbuhan ekonomi.
 
Secara khusus, Indonesia juga akan berbagi pengalaman dalam mengelola transisi ekonomi digital dengan memperkuat peran serta masyarakat melalui success story antara lain di sektor transportasi publik.   
 
Partisipasi Indonesia dalam G20  ini juga sejalan dengan Nawa Cita Presiden Jokowi. Selain itu, keterlibatan Indonesia dalam forum ini penting untuk mendukung prioritas kebijakan dalam negeri, seperti pemberlakuan automatic exchange of information (AEoI) secara tepat waktu pada tahun 2018 yang dapat mendorong upaya Pemerintah meningkatkan pendapatan dari sektor perpajakan.
 
Pada acara ini juga diluncurkan website resmi Sherpa G20 Indonesia (sherpag20indonesia.ekon.go.id). Website ini  menjadi sarana penyebaran informasi mengenai perkembangan pembahasan isu di G20 kepada masyarakat luas.  Sekaligus sebagai web-based communication platform untuk mendukung koordinasi dan diseminasi informasi secara cepat antar K/L yang terlibat di dalam forum G20. (ekon)

sumber : Kemenko Perekonomian


Pertemuan Pertama G20 Task Force on Digital Economy

Indonesia Fokus Pada Manfaat Digitalisasi untuk Mengurangi Kesenjangan Ekonomi dan Sosial

Indonesia berpartisipasi aktif dalam pertemuan pertama G20 Task Force on Digital Economy (TFDE) yang berlangsung di Berlin, tanggal 12-13 Januari 2017. Pada pertemuan ini, Delegasi RI (Delri) yang terdiri dari Daniel Tumiwa (Anggota Dewan Penasehat Indonesian E-Commerce Association) dan M. Hadianto Wirajuda (Kemenko Perekonomian/Kantor Sherpa G20 Indonesia), serta perwakilan KBRI Berlin, mengungkapkan pentingnya G20 untuk melihat potensi digitalisasi sebagai jalan keluar untuk mengatasi masalah kesenjangan ekonomi dan sosial masyarakat.

Disampaikan bahwa kesenjangan ekonomi dan sosial merupakan masalah bersama. Hal ini dibuktikan dengan penguasaan sekitar 12.8% aset global (yang bernilai lebih dari USD 30 juta) oleh sekelompok kecil masyarakat dunia (sekitar 0.4%). Permasalahan disparitas ekonomi dan sosial pun menjadi isu besar G20, sebagaimana diindikasikan oleh koefisien Gini dari sejumlah negara anggota G20.Untuk itu, digitalisasi – yang juga merupakan prioritas Presidensi Jerman – harus dapat menjadi alat untuk memberdayakan masyarakat guna mengakses potensi ekonomi melalui perkembangan teknologi.

Selain itu, Delri juga menyampaikan kesediannya untuk berbagi pengalaman dalam empowering the workforce melalui digitalisasi, dengan mengangkat beberapa success story terkait marketplace dan inovasi khususnya di sektor transportasi.

Pertemuan pertama ini telah berhasil mengidentifikasi 11 (sebelas) area sebagai fokus Presidensi dan TFDE untuk nantinya diangkat menjadi elemen dari rancangan Deklarasi Menteri Digital yang akan disahkan pada  pertemuan menteri digital, April 2017. Kesebelas area tersebut adalah: Access to digital technologies and services; Expanding digital infrastructure; Confirming principles of a legal or conceptual framework for a digitised economy in-line with successful business models; Fair competition/online platforms; Supporting SMEs and start-ups, including obtaining access to capital; Implementing open and interoperable standards in specific areas, such as industry, smart cities, smart mobility or IT security; Promoting digital skills and inclusion; Encourage transparency, confidence and consumer protection; Agreeing on the principle of free flow of information and highlighting data protection and security, as well as making progress in measuring data flows; Facilitating digital trade; dan Multi-stakeholders approach as general principle. (5/VII)


Maret 2017

27 - 28 Maret Employment Working Group (3) Geneva
23 - 24 Maret Sherpa Meeting (2) Frankfurt/Main
22 - 23 Maret Sustainability Working Group (2) Berlin (tbd)
22 Maret Science20 Dialogue (S20) Halle
14 - 16 Maret  Development Working Group (2) Bonn
3 Maret  Task Force on the Digital Economy (2) Berlin
1 - 2 Maret Trade and Investment Working Group (2) Berlin

 

Februari 2017

28 Februari - 3 Maret Health Working Group (2) Berlin 
27 Februari  Rapid Response Forum on the Agriculture Market Information System Berlin
16 - 17 Februari Foreign Ministers Meeting Bonn
15 - 17 Februari  Employment Working Group (2) Hamburg
6 - 7 Februari Trade and Investment Working Group (1) Berlin

 

www.reliablecounter.com

Website Visitor