Updates

Indonesia Terus Mengambil Manfaat dari Keanggotaannya di G20

Kementerian Perekonomian bekerja sama dengan Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia menyelenggarakan Seminar Diplomasi Ekonomi Indonesia: Partisipasi Indonesia dalam Forum G20 dan Hasil KTT G20 tahun 2017. Acara ini diselenggarakan pada tanggal 12 September 2017 di Aula Terapung Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia dan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai manfaat keanggotaan Indonesia pada G20. Acara yang dihadiri oleh perwakilan Kementerian dan Lembaga, akademisi, mahasiswa dan masyarakat umum ini juga diisi dengan sesi entertainment oleh trio vokal Trisouls dan kuis berhadiah modem dan smartphone dari Bolt!.

Seminar ini terdiri dari 2 (dua) sesi, dimana Sesi I menghadirkan sejumlah panelis dari kalangan Pemerintah dan akademisi, yakni Sherpa G20 Indonesia / Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Rizal Affandi Lukman, Deputy Finance G20 Indonesia/Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional Rionald Silaban, Mantan Kepala BKPM dan Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar, Duta Besar Senior Makarim Wibisono dan Ketua Program Pascasarjana Hubungan Internasional Universitas Indonesia Makmur Keliat. Adapun Sesi II diperuntukan kepada sejumlah perwakilan Indonesia pada pertemuan G20 outreach groups, yakni Prof. Satryo Soemantri B (Science20), Shinta Kamadni (Business20), Maryati Abdullah (Civil20), Zeva Sudana (Youth20), dan Yulius Purwadi (Think20).

Dalam menjelaskan signifikansi dari G20 bagi Indonesia, Sherpa G20 Indonesia menyampaikan bahwa di forum yang mempertemukan 20 ekonomi terbesar di dunia ini, Indonesia merupakan perwakilan negara berkembang yang turut menentukan kerangka kebijakan perekonomian global. Selain itu, G20 juga menjadi sarana untuk mengekstrapolasikan kepentingan nasional Indonesia.

Deputy Finance G20 Indonesia Rionald Silaban menambahkan bahwa G20 juga mendorong optimalisasi pendapatan negara dan memperkuat postur anggaran pemerintah. Kesepakatan pertukaran informasi perpajakan secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI) merupakan salah satu mekanisme untuk mencapai tujuan ini. Di samping itu, melalui forum G20 tahun ini, telah dicapai kesepakatan untuk membuka Financial Action Task Force (FATF) bagi Indonesia, yang pada gilirannya dapat bermanfaat untuk mengatasi illicit financial flows, termasuk pendanaan terorisme.

Sementara itu, Mahendra Siregar mengungkapkan pengalamannya selaku Sherpa G20 periode 2010-2014, termasuk upayanya untuk meyakinkan Pemerintahan Joko Widodo tentang pentingnya G20. “Keanggotaan ini mewujudkan cita-cita dan aspirasi bangsa Indonesia sebagaimana Pembukaan UUD 1945. Dengan status internasional Indonesia, we do belong here”, ujar Mahendra. Di sisi lain, Makarim Wibisono menyatakan bahwa dengan keterbatasan dari forum multilateral lainnya dalam mengatasi permasalahan ekonomi dan perdagangan global, G20 menjadi alternatif bagi masyarakat internasional untuk mencari solusi khususnya terhadap tantangan globalisasi. Makmur Keliat mengingatkan pentingnya monitoring dan evaluasi terhadap komitmen G20 agar terlihat wujud konkretnya.   

Di sesi II, Yulius Purwadi menyampaikan apresiasi terhadap langkah koordinatif Kemenko Perekonomian yang turut melibatkan para perwakilan Indonesia pada outreach group G20 dalam proses penyusunan prioritas untuk dibawa ke G20.

KTT G20 2017 sendiri telah menghasilkan sejumlah komitmen penting diantaranya terhadap Paris Agreement (kecuali AS), penerapan AEoI secara tepat waktu, serta implementasi Agenda Pembangunan 2030.


Monitoring dan Evaluasi Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Bandung 

Kemenko Perekonomian telah melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) untuk agenda ketenagakerjaan di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Bandung pada tanggal 21 Agustus 2017. Lingkup kerja BBPLK Bandung adalah mengadakan pelatihan dalam bidang otomotif dan manufaktur dan memiliki kurang lebih empat puluh (40) instruktur.

MONEV dilaksanakan dengan tujuan untuk meninjau serta mendapatkan informasi mengenai tingkat pelaksanaan komitmen Indonesia dalam bidang ketenagakerjaan yang telah dideklarasikan pada Konferensi Tingkat Tinggi G20 (KTT G20). MONEV dihadiri oleh perwakilan Kemenko Perekonomian, Kementerian Luar Negeri, serta Kepala BBPLK Bandung. 

Dalam sesi diskusi, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.            Pentingnya integrasi sistem pendidikan dan pelatihan vokasi untuk menciptakan tenaga kerja yang berkualitas. Perwakilan BBPLK Bandung menyampaikan bahwa terdapat tantangan struktural dan pembiayaan untuk mencapai hal ini.

2.            Tim BBPLK Bandung mencatat komitmen Indonesia dalam G20 terkait keterlibatan perempuan dalam ketenagakerjaan. Dalam konteks ini, disampaikan  bahwa lingkup pelatihan BBPLK Bandung (otomotif dan manufaktur) menyebabkan kurangnya ketertarikan peserta perempuan terhadap programnya. Dalam hal ini, kami mencatat bahwa jumlah peserta perempuan dalam program pelatihan BBPLK Bandung hanya sekitar 2% (25 orang) dari total 1,264 peserta.

3.            Terdapat usulan dari Asdep KSE Multilateral dan Pembiayaan bagi BBPLK Bandung untuk mengadakan sistem pelatihan berjenjang guna mengatasi kendala singkatnya durasi pelatihan. Dalam hal ini, pihak BBPLK Bandung menanggapi bahwa terdapat kendala kebijakan dan peraturan untuk melaksanakan hal ini.


Indonesia Tekankan Kerja Sama Penanggulangan Terorisme dan Sampaikan Keberhasilan Program Tax Amnesty di KTT G20

Hamburg, Jerman – Pada Pertemuan KTT G20 yang berlangsung di Hamburg, Jerman, tanggal 7-8 Juli 2017, Presiden  Jokowi menjadi salah satu Lead Speaker pada sesi Retreat yang mengangkat tema “Fighting Terrorism”. Pada kesempatan ini, terdapat 4 (empat) pokok hal yang disampaikan. Pertama, G20 perlu memperhatikan eskalasi serangan dan regionalisasi teror ISIS – seperti yang terhadi di Marawi, Filipina. Kedua, Indonesia menggunakan keseimbangan pendekatan hardpower dan softpower guna mengatasi terorisme, termasuk melalui pemberdayaan organisasi keagamaan, seperti NU dan Muhammadiyah, serta partisipasi kaum muda dalam mendukung upaya deradikalisasi. Ketiga, dorongan agar G20 berupaya menyelesaikan akar permasalahan terorisme dengan mengatasi ketimpangan kesejahteraan dan mewujudkan ekonomi inklusif. Dan keempat, apresiasi kepada G20 atas dukungan terhadap proses keanggotaan Indonesia di FATF.

Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya kerja sama anggota G20 dalam mengimplementasikan program Automatic Exchange of Information (AEoI) secara tepat waktu dan mengangkat keberhasilan pelaksanaan tax amnesty di tanah air. “Kita [G20] harus bisa memastikan bahwa AEoI harus dapat mengembalikan pajak ke negara asalnya”, ujar Presiden Jokowi. Lebih lanjut, dalam rangka meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak dan melaksanakan reformasi perpajakan, juga disampaikan bahwa tax amnesty di Indonesia telah dilaksanakan secara baik. “Dari 366 miliar Dollar aset yang diungkap, sekitar 21 persen adalah aset yang disembunyikan di luar negeri”, Presiden menegaskan. Untuk itu, Indonesia meminta kepada G20 untuk bekerja sama dalam menghadapi yurisdiksi yang tidak kooperatif.

Indonesia, Perubahan Iklim, dan Agenda 2030

Isu perubahan iklim merupakan isu hangat yang mengemuka pada KTT G20 tahun ini. Hal tersebut berkaitan dengan posisi AS yang mundur dari Paris Agreement dan mengakibatkan adanya pertentangan one versus nineteen dalam mencapai kesepakatan perubahan iklim. Terkait agenda ini, Indonesia selaku negara yang telah meratifikasi Paris Agreement kembali menegaskan komitmennya untuk turut menjadi bagian dari solusi terhadap perubahan iklim. Dalam kaitan ini, Presiden Jokowi menyampaikan “berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia, antara lain dengan memperpanjang moratorium pembukaan lahan baru, dan membentuk Badan Restorasi Gambut guna merestorasi 2 juta Ha lahan gambut dalam waktu 5 tahun.”

Terkait isu pembangunan, Indonesia merupakan salah satu anggota G20 yang berkomitmen dalam mengimplementasikan Agenda 2030. Untuk itu, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa saat ini telah diterbitkan Peraturan Presiden dan dibentuk Tim Koordinasi Nasional untuk Implementasi SDGs yang dipimpin langsung oleh Presiden. Lebih lanjut, Indonesia juga melaporkan implementasi Agenda 2030 melalui Voluntary National Review (VNR) di forum PBB pada pertengahan Juli 2017. Pada kesempatan ini pula Indonesia menghimbau kepada G20 agar tidak mundur dari komitmen implementasi Agenda 2030 dan Paris Agreement.

Presidensi G20 Jerman

Dibawah Presidensi Jerman tahun ini, G20 mengusung tema “Shaping an Interconnected World” dengan tiga pilar utama, yakni “Sustainability, Resilience, and Responsibility”. Pertemuan KTT G20 tahun 2017 berlangsung di Hamburg Messe und Congress pada tanggal 7-8 Juli 2017. KTT menghasilkan G20 Leaders’ Declaration, beserta lampirannya (Annex) berupa, antara lain G20 Hamburg Action Plan, dan Hamburg G20 Leaders’ Statement on Countering Terrorism.

Dengan disepakatinya collective actions tersebut, diharapkan dapat lebih meningkatkan akuntabilitas G20 sebagai forum utama kerja sama ekonomi internasional, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi global.

Delri dipimpin Presiden RI dan didampingi oleh Sekretaris Kabinet, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Duta Besar RI Berlin, Sherpa G20 Indonesia, serta Finance Deputy (Staf Ahli Menkeu Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional, Kementerian Keuangan), dengan anggota delegasi terdiri dari unsur Kemenko Perekonomian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, KBRI Berlin, KJRI Hamburg, dan KJRI Frankfurt.

Pada pertemuan ini telah juga dilakukan serah terima Presidensi G20 kepada Pemerintah Argentina selaku tuan rumah pertemuan G20 tahun 2018.


Pertemuan Sherpa 4 di Hamburg, Jerman

Pertemuan Sherpa G20 ke-4 telah berlangsung dari tanggal 5 s.d. 6 Juli 2017 sebagai rangkaian dari pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Hamburg yang diselenggarakan pada tanggal 7 s.d. 8 Juli 2017, yang juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. 

Pada pertemuan Sherpa ke-4 ini, pembahasan difokuskan pada upaya untuk mencapai kesepakatan kolektif terhadap rancangan Leaders Communiqué sebagai dokumen utama KTT G20 2017. Sejumlah agenda yang dibahas mencakup women empowerment, trade and investment, 2030 agenda, Africa partnership, health, migration and displacement, digitalisasi, serta anti-terrorism.

Sejumlah usulan Indonesia yang telah diterima antara lain terdapat pada agenda Digitalisasi serta Anti Terorisme. Secara paralel juga telah dilakukan pembahasan rancangan elemen Leaders Communique terkait agenda di bawah finance track oleh G20 Finance Deputies

Pada pertemuan ini, Delri dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Internasional Kemenko Perekonomian selaku Sherpa G20 dan didampingi perwakilan dari Kemenko Perekonomian, Kementerian Luar Negeri, BI, serta Badan Kebijakan Fiskal dari Kementerian Keuangan. (5/VII)


Audiensi Kantor Sherpa G20 Indonesia dengan Koalisi Masyarakat Sipil G20 Indonesia

Untuk meningkatkan koordinasi menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada 7 – 8 Juli 2017 mendatang, perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil G20 atau Civil20 (C20) di Indonesia menyampaikan pandangan terkait G20 melalui audiensi dengan Sherpa G20 Indonesia yang diwakili oleh Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan, Kemenko Perekonomian. Audiensi diselenggarakan pada Selasa, 13 Juni 2017, di Kemenko Perekonomian, dan dihadiri oleh perwakilan dari INFID, Prakarsa, Transparansi Untuk Keadilan (TUK), Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, dan Transparency Watch Indonesia.

Perwakilan C20 Indonesia menyampaikan beberapa isu yang menjadi perhatian antara lain isu perpajakan, anti-korupsi, dan implementasi Sustainable Development Goals  (SDGs) 2030. Perwakilan C20 juga mengharapkan agar pada Presidensi G20 mendatang koordinasi antar working group serta outreach group dapat ditingkatkan untuk menciptakan posisi yang lebih selaras dalam menyuarakan kepentingan nasional. 


Sekretariat Sherpa G20 Adakan Focus Group Discussion terkait Pembahasan Elemen Leaders Communique pada KTT G20 Pada tanggal 5-6 Juni 2017

Sekretariat Sherpa G20 Indonesia mengadakan Focus Group Discussion yang bertujuan untuk mensosialisasikan hasil Sherpa Meeting 3. Selain itu FGD ini juga diadakan dalam rangka penyusunan Elemen Leaders Communique dan penyusunan Intervensi Presiden untuk Konferensi Tingkat Tinggi G20. FGD ini diadakan pada tanggal 5-6 Juni 2017 di IPB Convention Center, Bogor.

FGD ini dipimpin oleh Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Internasional, serta dimoderatori oleh Direktur Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri. FGD ini juga dihadiri oleh tim dari Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Bappenas, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perdagangan. 


Pertemuan Sherpa G20 ke-3

Sherpa G20 Mulai Mempersiapkan Building Block Komunike Menjelang KTT G20 2017

Dua puluh negara yang tergabung dalam kelompok G20 telah mengadakan pertemuan Sherpa ke-3 pada tanggal 18-19 Mei 2017 di Munich, Jerman. Pertemuan di bawah Presidensi Jerman ini bertujuan untuk memberikan arahan politik terhadap building blocks dari rancangan Komunike para Pemimpin G20 yang akan disahkan pada KTT G20 di Hamburg, 7-8 Juli 2017. Dalam kaitan itu, negara anggota G20 sepakat untuk mendorong prinsip inklusif, terbuka, dan kemitraan dalam menyiapkan substansi yang akan dibahas pada KTT G20. Hal ini diungkapkan guna memastikan bahwa Komunike Pemimpin G20 nantinya merefleksikan secara jelas kepentingan dan posisi semua negara anggota G20.

Pada kesempatan ini, Delegasi RI (Delri) yang dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Dr. Rizal Affandi Lukman, selaku Sherpa G20 Indonesia, menyampaikan beberapa intervensi yang sejalan dengan kepentingan dan prioritas nasional. Pertama, pada agenda digitalisasi, disampaikan bahwa G20 perlu melihat kepentingan negara berkembang dalam menyusun komitmen terkait digital ekonomi. Secara khusus, diangkat kembali perlunya G20 mendukung bisnis model yang inovatif terfokus pada sharing economy, workforce digitalisation, dan financial inclusion sebagai alat untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan sosial. Kedua, perlunya dukungan terhadap LIDCs dalam implementasi Agenda 2030 dengan tetap menjalankan prinsip inclusiveness and no-one left behind. Ketiga, mendukung agenda kemitraan dengan Afrika dengan tetap mengedepankan prinsip demand-driven. Keempat, G20 perlu terus mendukung adanya policy coordination sebagai pilar dari upaya kolektif untuk mengatasi tantangan ekonomi global.

Pertemuan terdiri dari 7 (tujuh) sesi yang membahas mengenai elemen dan building-blocks dari Leaders Declaration, yakni Sesi 1 (health, future of work, global supply chain (GSC)); Sesi 2 (2030 Agenda, Africa Partnership, empowering women); Sesi 3 (displacement and migration); Sesi 4 (digitalisation, resource efficiency, marine litter, food security); Sesi 5 (climate and energy); Sesi 6 (global economy, financial market, international financial architecture, international tax cooperation, steel forum); dan Sesi 7 (countering terrorism, dan tackling corruption). Selain itu, pertemuan juga membahas perkembangan berbagai pertemuan G20 di tingkat Menteri, Working Group, dan Task Force, serta mengidentifikasi isu spesifik yang akan dibahas pada KTT G20 di Hamburg bulan Juli 2017.

Dengan mempertimbangkan semakin dekatnya pelaksanaan KTT G20, kiranya perlu disiapkan arah kebijakan dan posisi nasional yang akan diangkat oleh Presiden RI nanti. Sejalan dengan prinsip yang diusung oleh G20 dan prioritas Pemerintah tahun ini, isu pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mengatasi tantangan pemerataan ekonomi sangat relevan untuk diangkat ke tingkat G20. (5/VII)  


Pertemuan Keempat G20 Employment Working Group Berhasil Menyepakati Draf Deklarasi Menteri Ketenagakerjaan G20 Tahun 2017

Pertemuan keempat G20 Employment Working Group (G20 EWG) di bawah Presidensi Jerman yang berlangsung pada tanggal 15-17 Mei 2017 di Bad Neuenahr, berhasil menyepakati finalisasi draf Deklarasi Menteri Ketenagakerjaan G20 tahun 2017. Pembahasan draf deklarasi ini merupakan kelanjutan dari proses  perundingan yang telah dimulai sejak pertemuan ketiga G20 EWG di Jenewa, Swiss pada tanggal 27-28 Maret 2017 lalu. Adapun pemimpin sidang perundingan ini adalah Dr. Susanne Hoffmann yang merupakan Direktur Jenderal Bidang Ketenagakerjaan Eropa dan Internasional dan Kebijakan Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan dan Sosial, Republik Federal Jerman.

Tema yang diusung dalam pembahasan draf Deklarasi Menteri Ketenagakerjaan G20 tahun 2017 pada pertemuan-pertemuan G20 EWG adalah Towards an Inclusive Future: Shaping the World of Work. Adapun isu-isu yang diangkat dalam tema tersebut meliputi : (i) Shaping the Future of Work; (ii) Reducing Gender Gaps in Labour Force Participation and Pay by Improving Women’s Job Quality; (iii)Promoting Fair and Effective Labour Market Integration of Regular Migrants and Recognised Refugees – A Potential for Inclusive Growth; (iv) Fostering Decent Work for Sustainable Global Supply Chains; (e) Boosting Youth Employment; dan (f) Way Forward.

Selanjutnya draf yang telah disepakati akan dideklarasikan pada Pertemuan Tingkat Menteri Ketenagakerjaan G20 yang berlangsung pada tanggal 18-19 Mei 2017 di Bad Neuenahr, Jerman. Pada pertemuan ini, Pemerintah Indonesia akan diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, yaitu Hery Sudarmanto. Kemudian Deklarasi Menteri Tenaga Kerja G20 tahun 2017 ini akan disampaikan pada pertemuan tingkat leaders yang akan berlangsung pada 7-8 Juli 2017 di Hamburg, Jerman.


Pertemuan Ke-3 Sustainability Working Group

Pada tanggal 3-4 Mei 2017 telah berlangsung pertemuan ketiga Sustainability Working Group (SWG) di Hamburg, Jerman. Pertemuan ini merupakan pertemuan SWG yang terakhir di bawah Presidensi Jerman untuk melakukan finalisasi terhadap G20 Action Plan on Climate and Energy for Growth sebagai kesepakatan utama G20 di bidang iklim dan energi tahun 2017. Pembahasan dokumen tersebut melibatkan Energy Sustainability Working Group (ESWG) untuk isu energi dan Climate Sustainability Working Group (CSWG) untuk isu iklim.
Pertemuan dihadiri oleh seluruh anggota G20 dan sejumlah negara undangan yaitu, Belanda, Norwegia dan Singapura. Delegasi RI (Delri) ESWG dipimpin oleh Direktur Konservasi Energi, Kementerian ESDM dan CSWG dipimpin oleh Direktur Mitigasi, Kementerian LHK.
Pertemuan telah menghasilkan final draft action plan yang memuat kesepakatan terkait implementasi National Determined Contribution (NDC),  strategi pembangunan rendah emisi gas rumah kaca jangka panjang, kerangka transisi sektor energi, upaya peningkatan ketahanan dan adaptasi serta aligning dukungan pembiayaan. (CY/2017)

Sherpa G20 Indonesia melakukan Pertemuan dengan Perwakilan RI pada G20 Outreach Groups

Outreach Groups bersama dengan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan

Guna memperoleh update dan menyelaraskan posisi terkait prioritas RI, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional selaku Sherpa G20 Indonesia melakukan pertemuan dengan perwakilan RI pada G20 Outreach Groups pada Jumat, 7 April 2017 lalu, di Kemenko Perekonomian. Sherpa menyampaikan beberapa arahan antara lain : a) para perwakilan di outreach group diharapkan dapat menyampaikan posisi dan update untuk kemudian menjadi bahan bagi masukan intervensi Presiden pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 2017; 2) para perwakilan diharapkan dapat bertemu dengan Argentina sebagai Presidensi G20 2018 dan memperoleh informasi mengenai prioritas yang akan diangkat.

Peserta yang hadir pada pertemuan tersebut yakni perwakilan dari KADIN dan PT. SMI (selaku B20 Indonesia), perwakilan dari Center for Strategic International Studies dan Universitas Parahyangan (selaku T20 Indonesia), perwakilan dari Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (selaku S20 Indonesia), perwakilan dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (selaku L20 Indonesia), perwakilan dari Kongres Wanita Indonesia dan Perempuan Kepala Keluarga – PEKKA (selaku W20 Indonesia), perwakilan dari Publish What You Pay (selaku C20 Indonesia), dan perwakilan dari Indonesian Youth Diplomacy (selaku Y20 Indonesia). 


Pertemuan Kedua Sherpa G20 Presidensi Jerman  

Pertemuan Sherpa G20 ke-2 telah berlangsung di Frankfurt, Jerman, pada tanggal 23 - 24 Maret 2017. Pertemuan ini merupakan yang kedua pada masa Presidensi Jerman, yang sudah dimulai sejak bulan September 2016.  Tema utama yang diangkat oleh G20 tahun ini  adalah: Sustainability, Resilience, dan Responsibility.

Pertemuan dihadiri oleh seluruh anggota G20 dan sejumlah negara undangan, yakni: Belanda, Norwegia, Singapura, Viet Nam, Spanyol, Senegal, Guinea, serta Organisasi Internasional, seperti: IMF, Bank Dunia, WTO, ILO, WHO, PBB dan OECD.

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional, Kemenko Perekonomian, yang juga merupakan Sherpa G20 Indonesia.

Pertemuan selama 2 hari ini membahas 9 (sembilan) topik bahasan utama, meliputi: ekonomi global, ketenagakerjaan, digitalisasi, perdagangan dan investasi, pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan, kesehatan, anti-korupsi dan terorisme, perubahan iklim dan energi, serta migrasi dan pengungsi.

Salah satu isu prioritas yang diusung Indonesia adalah digitalisasi berdasarkan paper yang diajukan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), selaku focal point pada Task Force on Digital Economy, yang menginisiasi upaya pemeratan kesejahteraan serta distribusi ekonomi melalui model bisnis ekonomi digital yang inovatif. (REM/2017)


Akademi Ilmu Pengetahuan Negara G20 Menyerahkan Rekomendasi Kesehatan Global kepada Kanselir Jerman

Untuk pertama kalinya, akademi ilmu pengetahuan dari negara-negara G20 berkontribusi dalam mempersiapkan KTT Kepala Negara dan Pemerintah Kelompok Dua Puluh (G20) dengan menyusun rekomendasi yang dikembangkan bersama, pada tanggal 22 Maret 2017, di Halle, Jerman.

Berita selengkapnya dapat diakses di 

BERITA AKADEMI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA


Pertemuan Kedua Sustainability Working Group (SWG) 

Pertemuan kedua G20 Sustainability Working Group (SWG) telah dilaksanakan di Berlin, Jerman, pada tanggal 22 – 23 Maret 2017. Pertemuan dihadiri oleh seluruh anggota G20, negara undangan yang meliputi Belanda, Norwegia, Spanyol, Singapura dan Vietnam, serta organisasi internasional terkait, seperti Bank Dunia, UNFCCC, UNSee4All, OECD, IEA, IRENA dan OPEC. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Kepala Pusat Kebijakan Perubahan Iklim dan Multilateral, Kementerian Keuangan.

Meningkatnya dampak perubahan iklim terhadap manusia membawa tantangan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil, inklusif dan berkelanjutan. Hal ini menimbulkan pemikiran untuk melakukan transformasi menuju perekonomian dan sistem energi yang selaras dengan pembangunan berkelanjutan dan rendah emisi gas rumah kaca. Untuk itu, Presidensi Jerman memprioritaskan G20 Action Plan on Climate and Energy sebagai kesepakatan utama SWG tahun ini.

Pertemuan SWG kali ini secara khusus membicarakan elemen-elemen dari rancangan action plan dimaksud dengan melibatkan Energy Sustainability Working Group (ESWG) untuk isu energi dan Climate Sustainability Working Group (CSWG) untuk isu iklim. Penyusunan rancangan action plan merujuk pada tujuan jangka panjang dari Paris Agreement untuk menjaga peningkatan suhu rata-rata di bawah 2 derajat. Selain itu, dalam action plan juga memuat aspek peningkatan kemampuan adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim dan pendanaan menuju pembangunan rendah emisi gas rumah kaca dan tahan terhadap perubahan iklim.

Indonesia menyampaiakan mengenai pentingnya peranan pemerintah dalam pembiayaan perubahan iklim dan perlunya mempertimbangkan kondisi maupun kebijakan pada masing-masing negara yang berpengaruh pada penyusunan action plan. Selain itu, Indonesia juga menghimbau agar dukungan multilateral development banks (MDBs) terkait perubahan iklim tidak menggantikan tugas utama MDBs selama ini dalam melakukan pembiayaan pembangunan. (CY/2017)

 


G20 Segera Mengimplementasi Program Pertukaran Informasi Pajak Secara Otomatis

Pertemuan G20 Finance Ministers and Central Bank Governors telah berlangsung pada 17-18 Maret 2017 di Baden-Baden, Jerman. 

Berita selengkapnya dapat diakses di

SIARAN PERS KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA


G20 Selenggarakan Pertemuan Kedua Health Working Group

Presidensi Jerman telah menyelenggarakan pertemuan ke-1 G20 Health Working Group pada  tanggal 28 Feb – 2 Maret 2017, di Berlin, Jerman.  Health Working Group merupakan working group yang baru dibentuk di bawah presidensi Jerman. Delegasì Kemenkes Republik lndonesia (Delri) diketuai oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan Badan Litbang Kesehatan Kemenkes, dan didampingi oleh Direktur Pelayanan Kefarmasian Ditjen Farmalkes Kemenkes, Ketua Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba Kemenkes dan Kepala Sub Bagian Kerjasama Multilateral 2, Biro Kerja Sama Luar Negeri Setjen Kemenkes.

Pertemuan membahas 4 topik, yakni: (1) Joint Action against Antimicrobial Resistance, (2) Preparedness againts health threats – Global Health Crisis Management, (3) Preparedeness againts health threats-Health Systems Strengthening, dan (4) Health Emergency Simulation Exercise. Hasil pertemuan ini sebagai persiapan untuk G20 Health Ministerial Meeting yang akan dilaksanakan bulan Mei 2017 mendatang di Berlin.

Negara anggota G20 memahami bahwa dampak Antimicrobial Resistance (AMR) bukan hanya pada sistem kesehatan namun berdampak juga pada ekonomi global, sehingga diperlukan upaya global untuk mengatasi AMR. Ada 3 strategi yang dilakukan yaitu (1) memulai kembali saluran riset dan pengembangan dan penemuan antibiotik baru (novel), (2) meningkatkan penggunaan antibiotik yang rasional dan (3) memastikan akses yang tepat terhadap antibiotik, vaksin dan diagnostik.

Terkait Global Health Crisis Management, negara anggota G20 sepakat bahwa untuk kesiapsiagaan dalam menghadapi krisis kesehatan global diperlukan keterlibatan dan koordinasi lintas sektor, mendukung penguatan kerjasama internasional, mendukung peran WHO sebagai ‘leader’ dan koordinator dalam global health crisis, mendukung implementasi International Health Regulation (2005)/ IHR (2005), serta mendukung pelaksanaan simulasi krisis global.

Sistem kesehatan merupakan dasar dalam mencapai Universal Health Coverage (UHC), untuk mencapai penguatan sistem kesehatan, WHO menyampaikan 3 strategi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan tiap negara (fit for purpose and fit for local context) pada tahap pengembangan yang berbeda, yaitu FIT (Foundations, Institutions and Transformation).

Dalam pertemuan inì, Indonesia menyampaìkan pentingnya peran anggota negara G20 untuk mengatasi AMR, membantu negara-negara dalam pemenuhan implementasi kapasitas inti IHR dan penguatan system kesehatan untuk mencapai agenda UHC 2030. (Tim G20 Kemenkes)


Pertemuan G20 Digital Economy Task Force ke-2

Indonesia: Digitalisasi penting untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan sosial

Dalam pertemuan G20 Digital Economy Task Force ke-2 yang berlangsung di Berlin, Jerman, Delegasi RI (Delri) menyampaikan adanya permasalahan global yang dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia, tidak terkecuali negara anggota G20, yakni ketimpangan ekonomi dan sosial yang diakibatkan oleh tidak meratanya wealth distribution di tengah masyarakat.

Sejalan dengan salah satu prioritas G20 di bawah Presidensi Jerman, Indonesia menekankan pentingnya peranan teknologi digital dalam mengatasi permasalahan tersebut. Dalam hal ini Delri menyampaikan bahwa G20 perlu untuk mendorong dan mendukung dilahirkannya bisnis model inovatif yang menitik-beratkan pada perluasan akses masyarakat terhadap fasilitas keuangan (financial inclusion) melalui penerapan teknologi digital, shared economy, dan workforce digitalisation. Pada gilirannya, model bisnis yang demikian akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka peluang mereka dalam mengambil manfaat dari perkembangan teknologi digital.

Untuk itu, Delri juga mengingatkan kembali bahwa G20 Digital Economy Task Force dibentuk untuk secara kolektif mengidentifikasi opportunities and challenges dari perkembangan ekonomi digital di tengah masyarakat. Dalam kerangka ini, Indonesia meyakini bahwa G20 merupakan forum strategis dan tepat untuk mendorong negara-negara anggota maupun non-anggota G20 dalam melahirkan kebijakan yang bertujuan untuk memastikan bahwa para pelaku ekonomi digital memperoleh insentif untuk berinovasi, berkompetisi, dan berinvestasi untuk mengembangkan model bisnis inovatif, serta menjaga agar model bisnis tersebut diimplementasikan.

Posisi Indonesia tersebut sejauh ini telah dimasukkan ke dalam draft Deklarasi Menteri Digital yang akan diadopsi dan disahkan pada Pertemuan Menteri Digital G20 pada tanggal 6-7 April 2017 mendatang.

Pada pertemuan ini, Delri dipimpin oleh Staf Khusus Menkominfo Bidang Project Management Office (PMO) dan didampingi oleh perwakilan Kemenkominfo, Kemenko Perekonomian, dan Indonesian E-Commerce Association (IdEA).  (IW/2017)


G20 Selenggarakan Pertemuan Employment Working Group Kedua

Pertemuan Employment Working Group (EWG) kedua telah diselenggarakan pada tanggal 15 - 17 Februari 2017 di Hamburg, Jerman. Terdapat 7 (tujuh) sesi bahasan yang diangkat pada pertemuan tersebut: 1). Sustainable Global Supply Chains (GSC); 2). Future of Work; 3). Youth Employment/Quality Apprenticeship; 4). Female Employment - Reporting on Brisbane Target; 5). Labour Market Integration of Migrants and Refugees; 6). Drafting Ministerial Declaration dan 7). Overview on Labour and Employment Ministerial Meeting.

Pada kesempatan tersebut, Delri mengangkat beberapa hal antara lain : perlunya sistem yang efektif dalam GSC untuk menghadapi perdagangan internasional, mengingat Indonesia juga telah mempraktikkan GSC dalam sektor Usaha Kecil Menengah (UKM); serta perlunya kerja sama antara Pemerintah, Pemberi Kerja, dan Pekerja dalam membuat kebijakan untuk mengembangkan pekerjaan yang lebih layak dan berkelanjutan, terutama di era digitalisasi saat ini. Delri juga mencatat pentingnya pengimplementasian apprenticeship system yang telah dilakukan oleh beberapa negara, dalam rangka menyiapkan tenaga kerja yang lebih kompeten.

Dalam Pertemuan EWG ke-2, Delri diwakili oleh Fachrurozi selaku Kepala BBPLK Medan, Kemnaker RI (Ketua Delegasi); Edi Prio Pambudi selaku Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran Kemenko Perekonomian; Yuana Rochma Astuti selaku Kepala Bidang Kerja Sama Pembiayaan Kemenko Perekonomian; Surya Lukita Warman selaku Kabag HKLN Binalattas, Kemnaker RI; Sofwan Setiawan selaku Kabag Kerja Sama Regional, Kemnaker RI; dan Nur Farizal selaku Kasubbag Non ILO, Kemnaker RI. 


Penyelenggaraan Diseminasi Kerja Sama G20 Bidang Pertanian dan Implementasinya 

Untuk meningkatkan peran Indonesia dalam forum G20 serta inventarisasi implementasi komitmen yang telah disepakati di bidang pertanian, maka Kementerian Pertanian melalui Biro Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan “Diseminasi Kerja Sama G20 Bidang Pertanian dan Implementasinya”. Acara diselenggarakan pada Rabu, 22 Februari 2017, di Balai Veteriner, Subang, Jawa Barat.

Acara dibuka oleh Syamsul selaku Kepala Balai Veteriner dan Mesah Tarigan selaku Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri. Pada kesempatan tersebut, hadir Rizal Edwin Manansang selaku Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Kerja Sama Multilateral dan Pembiayaan Kemenko Perekonomian, Muchsin Syihab selaku Direktur Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri, dan Teni Widuriyanti selaku Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas.

Beberapa isu yang diangkat pada diseminasi tersebut adalah  food security and nutrition serta upaya peningkatan minat generasi muda pada sektor pertanian. Mengingat pembahasan isu pertanian telah dilakukan sejak tahun 2010, besar harapan agar Indonesia, yang juga merupakan salah satu perwakilan emerging countries, dapat terus mendorong penguatan komitmen negara-negara G20 mengenai agenda pertanian, serta terus memaksimalkan komitmen yang ada melalui implementasi kebijakan di dalam negeri. 


G20 Selenggarakan Pertemuan Pertama Trade and Investment Working Group

Sebagai salah satu forum yang berpengaruh di tataran global, G20 turut serta membahas dinamika terbaru di bidang perdagangan dan investasi. Hal ini sejalan dengan komitmen para pemimpin dari anggota G20 yang dideklarasikan di Hangzhou pada tahun 2016 untuk terus bekerjasama dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang mengemuka di sektor perdagangan dan investasi. Komitmen tersebut terus dilanjutkan di bawah koordinasi Presidensi Jerman pada tahun 2017.

Melalui pertemuan pertama G20 Trade and Investment Working Group (G20 TIWG)  yang berlangsung  pada tanggal 6-7 Februari 2017 di Berlin, telah dibahas tiga isu utama terkait sektor perdagangan dan investasi. Ketiga isu itu yang pertama adalah  Supporting Multilateral System yang diangkat untuk menyikapi meningkatnya sentimen anti perdagangan bebas dan belum menggembirakannya  kemajuan pengurangan hambatan perdagangan. Isu kedua adalah Investment Facilitation and Retention yang mengangkat upaya-upaya yang harus dilakukan dalam memacu investasi di tengah melemahnya perekonomian global.  Lalu isu ketiga adalah Digital Trade yang merujuk pada pesatnya perkembangan aktivitas perdagangan digital dimana melalui pembahasan ini diharapkan muncul solusi agar perdagangan digital dapat diarahkan untuk menjadi salah satu mesin utama pertumbuhan ekonomi global sekaligus berperan dalam mengurangi kesenjangan antara negara maju dan berkembang.

Pembahasan atas ketiga isu tersebut berlangsung konstruktif dimana para peserta pertemuan tidak hanya saling menyampaikan masukan, namun juga berbagi pengalaman atas kebijakan yang pernah mereka terapkan atas ketiga isu tersebut. Selanjutnya hasil dari pertemuan pertama ini akan ditindaklanjuti dengan pertemuan kedua yang akan berlangsung pada tanggal 1-2 Maret 2017 di Berlin, Jerman. Adapun pertemuan kedua G20 TIWG akan memprioritaskan pada pencapaian kesepakatan atas isu Digital Trade dikarenakan deliverables yang dihasilkan dari pembahasan ini akan dipaparkan pada pertemuan kedua Task Force Digital Economy yang berlangsung pada tanggal 3 Maret 2017 di Berlin, Jerman. (DAM/2017)