Perkembangan Isu Utama


ISU KEUANGAN

Pembahasan diarahkan untuk mencari solusi bagi krisis dan cara keluar dari krisis, dan kemudian membangun arsitektur perekonomian global yang tahan terhadap krisis serupa di masa yang akan datang.

Para pemimpin G20 sendiri mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi masih sangat lambat. Pada KTT Brisbane (November 2014), para pemimpin G20 menyepakati Comprehensive Growth Strategy untuk target pertumbuhan yang ditetapkan, yaitu meningkatkan GDP kolektif lebih dari 2%. Strategi pertumbuhan komprehensive tersebut berisikan prioritas-prioritas reformasi kebijakan struktural dalam kebijakan investasi infrastruktur, ketenagakerjaan, memperkuat perdagangan dan kompetisi yang disesuaikan dengan kondisi di masing-masing negara. Setiap anggota G20 menyerahkan strategi pembangunan komperhensif nasional. Presiden Turki (2015) menekankan pentingnya implementasi dari Strategi Pertumbuhan Komperhensif supaya target kolektif yang telah disepakati di Brisbane dapat terwujud sesuai target waktu.

 

ISU PERDAGANGAN

Dalam situasi ketidakpastian finansial global, perdagangan terbuka dipandang sebagai kunci untuk menjaga supaya kondisi perekonomian nasional di negara-negara yang mengalami krisis ekonomi tidak semakin terpuruk.

Komitmen utama yang dibuat adalah menghindarkan diri dari penggunaan kebijakan proteksionis. Para pemimpin G20 bertekad untuk tidak menerapkan hambatan-hambatan perdagangan barang dan investasi, tidak menerapkan restriksi ekspor baru, serta menerapkan kebijakan yang sesuai dengan regulasi WTO.

Di KTT Brisbane (November 2015), G20 memberi perhatian pada upaya memaksimalkan manfaat rantai nilai global dan integrasi negara-negara berkembang pada rantai nilai tersebut. Kepresidenan Turki di tahun 2015 menambahkan pentingnya upaya bersama untuk memfasilitasi UMKM terintegrasi pada rantai nilai global.

 

ISU INVESTASI INFRASTRUKTUR

Masalah infrastruktur dipandang sangat mendesak untuk ditangani karena dapat mendukung pemenuhan target pertumbuhan ekonomi. Fokus pembahasannya diantaranya adalah bagaimana menggali sumber-sumber pembiayaan infrastruktur dari Bank Pembangunan Multilateral (MDB) dan dari sektor swasta.

Di bawah presidensi Australia, Investment and Infrastructure Working Group (IIWG) dibentuk untuk melakukan identifikasi terhadap seperangkat tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan investasi dalam infrastruktur, dibentuk pulaGlobal Infrastructure Hub yang akan membantu mengimplementasikan agenda pembangunan infrastruktur. Di bawah presidensi Turki, G20 membahas cara-cara yang dapat dilakukan dalam penyiapan proyek infrastruktur, prioritisasi proyek dan pengembangan model Kerjasama Publik dan Swasta (KPS).

 

ISU ENERGI

Para pemimpin G20 bahwa akses energi sangat penting untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Komitmen dibuat dalam mendukung transparansi pasar, efisiensi energi dan pengamanan pasokan energi yang bersih dan terbarukan.

Di bawah presidensi Australia (2014) anggota-anggota G20 menyusun suatu rencana aksi efisiensi energi G20 yang mencakup enam prioritas yaitu produk, transportasi, keuangan , akselerasi kerjasama dalam bidang-bidang pembangunan, kerjasama dalam manajemen efisiensi energi industrial, dan penghasil elektrisitas.

Akses energi juga menjadi perhatian serius G20 di bawah Presidensi Turki (2015). Pembahasan diantaranya fokus pada investasi energi terbarukan yang selama ini berbiaya tinggi dan kemungkinan menggali sumber-sumber publik dan swasta untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan investasi energi.

 

ISU KETENAGAKERJAAN

Prioritas G20 adalah bagaimana menyediakan lapangan pekerjaan yang berkualitas yang mencukupi bagi mereka yang kehilangan pekerjaan akibat krisis ekonomi tahun 2008 maupun untuk mengatasi angka pengangguran yang masih sangat tinggi di banyak negara G20.

Di KTT Brisbane (November 2015), fokus pembahasannya adalah penyusunan National Employment Plan yang berisikan komitmen seperti peningkatan kompetensi, kualitas dan produktivitas tenaga kerja, penciptaan iklim kerja kondusif bagi keharmonisan hubungan industrial, peningkatan intensitas dan penegakan hukum, serta peningkatan fungsi institusi pasar tenaga kerja dan fasilitas penempatan. Presiden Turki membentuk Employment Working Group (EWG) dengan mandat untuk membahas tiga prioritas utama, yaitu hubungan ketenagakerjaan dan petumbuhan, skill and quality employment, serta monitoring. Implementsi National Employment Plan di masing-masing negara G20.

 

ISU PEMBERANTASAN KORUPSI

Korupsi dilihat dapat mengganggu integritas pasar dan stabilitas financial global, serta merusak kepercayaan publik. Pembahasan isu ini telah menghasilkan serangkai rencana aksi, yaitu Rencana Aksi 2010-2012 (disepakati di KTT Seoul tahun 2010), Rencana Aksi 2013-2014 (disepakati di KTT Saint Petersburgh tahun 2013) dan Rencana Aksi 2015-2016 (disepakati di KTT Brisbane tahun 2014). Pada rencana aksi terkini (2015-2016), prioritasanya meliputi meningkatkanbeneficial ownership transparency, memberantas tindakan penyuapan dan mencegah korupsi di sektor-sektor yang rentan terhadap tindak pidana koripsi, mendorong transparansi dan integritas sektor publik meningkatkan kerjasama internasional untuk meningkatkan efektivitas penyelidikan, penuntutan korupsi dan pengembalian aset hasil korupsi, serta mendorong transparansi dan integritas sektor swasta.

 

ISU PEMBANGUNAN

Pemimpin-pemimpin G20 melihat bahwa kesenjangan di antara negara-negara maju dan berkembang telah menghambat pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan dan seimbang. Untuk itu, pemimpin G20 bersepakat untuk membantu negara-negara berkembang, khususnya LICs untuk mengejar target pembangunan mereka. 

Presindensi Australia (2014) secara khusus memberikan perhatian pada tiga prioritas utama di agenda pembangunan, yaitu infrastuktur, mobilisasi sumber daya domestik, dan keuangan inklusif dan remitansi. Presiden Turki (2015) fokus pada upaya mengintegrasikan LICs dalam perekonomian global dengan menerakan tindakan nyata untuk mendukung pertumbuhan.