Riyadh, 11 Desember 2019 - Pertemuan G20 DWG ke-1 telah diselenggarakan oleh Presidensi Arab Saudi pada 10 - 11 Desember 2019 di Riyadh. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Bappenas.

Pertemuan dipimpin oleh Chair DWG, Princess Haifa Al-Mogrin, yang menyampaikan prioritas utama G20 DWG pada Presidensi Arab Saudi antara lain: (i) Riyadh Update terhadap capaian target agenda pembangunan berkelanjutan 2030; (ii) Pendanaan untuk pembangunan berkelanjutan; (iii) Pembangunan infrastruktur untnuk konektivitas regional; (iv) Modernisasi laporan akuntabilitas G20 DWG.

Beberapa pokok pembahasan pada setiap prioritas antara lain, pertama, Riyadh Update untuk Pembangunan Berkelanjutan. Mayoritas mendukung penyusunan multi-year action plan, sebagai salah satu outcome document, dalam mendukung berkelanjutan pembahasan pendanaan SDGs sehingga terjadi akselerasi pencapaian target pembangunan global dalam jangka panjang. Ketua Delegari RI menyampaikan dukungan prioritas Presidensi dalam menyusun Riyadh Update dan Multi-Year action plan untuk menjadi nilai tambah G20 dalam akselerasi pencapaian SDGs. Delri juga menyoroti kendala utama dalam pencapaian SDGs, yakni adanya gap pendanaan antara negara berkembang dan LIDCs. Selain itu, action plan diharapkan hanya fokus pada aspek pendanaan dan critical entry points yaitu sektor pembangunan manusia, sumber daya alam, energi dan infrastruktrur. Kedua, Pendanaan untuk Pembangunan Berkelanjutan. Terkait prioritas ini, Ketua Delegasi mendukung fokus Presidensi pada pendanaan SDGs dengan penekanan pada pengalokasian pendanaan pembangunan serta menyampaikan best-practice di Indonesia dalam pendanaan SDGs yang dapat dikembangkan di negara berkembang yaitu pemanfataan zakat untuk SDGs, green financing, dan pembentukan SDGs Financing Hub.

Ketiga, Pembangunan Infrastruktur untuk Konektivitas Regional. Secara umum, negara G20 mendukung prioritas karena sejalan dengan prioritas DWG sejak KTT Seoul 2010. Indonesia juga mendukung prioritas Presidensi serta memberikan contoh dokumen regional ”Master Plan on ASEAN Connectivity 2025” yang telah disusun ASEN pada 2016 sebagai benchmark. Adapun isi dari dokumen tersebut antara lain (i) tantangan pendanaan dan nilai investasi; (ii) tantangan dalam pembuatan keputusan termasuk perbedaan prioritas proyek dan insentif; (iii) proses pelaksanaan. Terakhir, Modernisasi Laporan Akuntabilitas G20 DWG. Secara umum negara G20 mendukung perbaikan pelaporan akuntabilitas dengan beberapa masukan seperti perlunya evaluasi akuntabilitas setiap tiga (3) tahun melalui Comprehensive Accountability Report dan tidak perlu dilakukan annual progress report serta perlu untuk menentukan mekanisme pelibatan working group lain dalam penilaian ini.