Prioritas Indonesia

 

Prioritas Presidensi

Arab Saudi

Focal Point Indonesia

Sinergi Prioritas Indonesia

Finance Track

 

· Meningkatkan akses terhadap peluang ekonomi yang merata, khususnya bagi underemployed youth.

· Memajukan inklusi digital pada perempuan, pemuda, dan UMKM.

· Mengembangkan pasar modal domestik, termasuk untuk pembiayaan SDGs.

· Mengoptimalkan manfaat teknologi untuk infrastruktur.

· Mendorong pengawasan dan regulasi pada era digital.

· Mengatasi tantangan perpajakan akibat digitalisasi ekonomi.

 

Agenda ini dibahas pada Pertemuan Finance Track dengan Kepala PKPPIM, Kemenkeu, sebagai focal point Indonesia dalam from tersebut.

 

· Perlunya G20 untuk tetap optimis terhadap perkembangan ekonomi global.

· Mengapresiasi Presidensi Arab Saudi yang telah secara komprehensif mengangkat tema dan fokus bahasan G20 yang sejalan dengan kepentingan emerging economies.

· Presidensi akan mengangkat agenda pendidikan sebagai salah satu prioritas utama G20 yang dipandang selaras dengan prioritas nasional Pemri.

 


Sustainable Development

 

· Pendanaan SDGs

· Pembahasan tentang peran infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar kawasan

· Update Rencana Aksi G20 terhadap Agenda 2030 Pembangunan Berkelanjutan

Agenda ini dibahas pada Development Working Group (DWG) dengan Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kementerian PPN /Bappenas, sebagai focal point Indonesia dalam forum tersebut.

 

· Mendukung alignment agenda pembangunan dengan capaian Presidensi sebelumnya, khususnya untuk isu pendanaan SDGs yang efisien dan berkelanjutan.

· Mengakui adanya gap dalam pendanaan SDGs dan untuk itu, menyarankan beberapa opsi kebijakan yaitu: (i) meningkatkan volume pembiayaan, dan (ii) mendorong lebih banyak mobilisasi sumber pendanaan domestik dan internasional yang inovatif, temasuk metode blended finance.

· Mendukung pembahasan tentang infrastruktur untuk mendorong konektivitas antar kawasan dan meminta G20 untuk mencari solusi terhadap tantangan, diantaranya: (i) perbedaan tingkat ekonomi antar kawasan, (ii) disparitas kapasitas otoritas antar kawasan, dan (iii) pendanaan.

 

Employment and Women Empowerment

 

 

Employment:

· Menyiapkan kapasitas pemuda dalam menghadapi kecepatan transisi pekerjaan.

· Adaptasi sistem perlindungan sosial terhadap perubahan pola kerja.

· Memperdalam bahasan tentang penerapan behavioral insights dalam mendukung kebijakan ketenaga-kerjaan yang dinamis.

Women empowerment:

· Meningkatkan kesetaraan gender dan akses dalam pekerjaan.

· Meningkatkan inklusi keuangan secara digital.

· Menempatkan pembahasan mengenai women secara cross-cutting di setiap working group.

 

 

Agenda ini dibahas pada Employment Working Group (EWG) dengan Kepala Biro KLN, Kemenaker, sebagai focal point Indonesia dalam agenda Ketenagakerjaan dan Asisten Deputi Bidang Kesetaraan Gender, KemenPPPA, dalam agenda pemberdayaan perempuan

· Mendorong capacity-building bagi pemuda dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung employability mereka.

· Perlu keterlibatan swasta dalam updating kurikulum pendidikan agar sejalan dengan kebutuhan pasar.

· Jaminan sosial harus diarahkan pada kelompok yang paling mudah terdampak dari perubahan metode pekerjaan.

· Perlunya melibatkan outreach groups, seperti W20 dan L20 dalam pembahasan isu pemberdayaan perempuan.

· Mendukung bahasan tentang peningkatan akses keuangan bagi perempuan seraya meningkatkan kapasitas mereka.

 

 

Health and Education

 

 

Health:

· Mendorong penerapan Value-Based Health Care(VBHC) di anggota G20 sebagai langkah mencapai universal health care (UHC).

· Digitalisasi sistem kesehatan.

· Mengutamakan keselamatan pasien dalam setiap penangangan penyakit.

  • Meningkatkan pendataan mengenai penyakit pandemik guna menunjang kesiagaan global.

· Menekan risiko global terhadap dampak anti-microbial resistance (AMR).

 

Education:

· Pemerataan akses terhadap pendidikan anak usia dini (Early Childhood Education- ECE) yang berkualitas.

· Pemanfaatan dan dampak teknologibagi pendidikan, termasuk ECE.

· Kerja sama terkait internasionalisasi dalam pendidikan, termasuk dalam hal pendalaman karakter dan sikap.

 

 

 

Agenda Kesehatan dibahas pada Health Working Group (HWG) dengan Kepala Biro Kerja Sama Internasional, Kemenkes, sebagai focal point Indonesia dalam forum tersebut.

 

Sedangkan agenda Pendidikan dibahas pada Education Working Group (EdWG) dengan Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Kemendikbud, sebagai focal point Indonesia dalam forum tersebut

 

· Menekankan prioritas utama pemerintah Indonesia dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah pengembangan kualitas SDM, antara lain melalui reformasi sektor pendidikan.

· Menyampaikan bahwa salah satu tantangan utama dalam memajukan pendidikan adalah isu kesenjangan/ketimpangan akses terhadap pendidikan dan ilmu pengetahuan.

· Mengatasi tantangan tersebut, teknologi perlu dioptimalkan sebagai salah satu sistem manajemen pembelajaran. Teknologi, secara prinsip, tidak boleh dan tidak akan menggantikan peran guru.

· Teknologi juga perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan anak, terutama guna mengasah kreatifitas.

· Perlunya pengawasan orang tua dalam konteks pemanfaatan teknologi oleh anak-anak agar tidak menimbulkan dampak negatif, terutama yang menyangkut kesehatan dan social behaviour mereka.

 

Trade and investment

 

· Melahirkan upaya politik untuk mendorong reformasi WTO, khususnya dalam menyikapi perkembangan perdagangan internasional saat ini.

· Meningkatkan daya saing internasional UMKM.

· Mendorong diversifikasi ekonomi.

· Memperkuat investasi internasional, terutama di negara berkembang dan LDCs, serta menyangkut sustainable investment.

Agenda ini dibahas pada Trade and Investment Working Group (TIWG) dengan Direktur Perundingan APEC dan Organisasi Internasional, Kemendag, sebagai focal point Indonesia dalam forum tersebut.

 

· Mendukung upaya Presidensi untuk melahirkan dukungan politis terhadap agenda reformasi WTO.

· Menekankan pentingnya memulihkan kepercayaan terhadap MTS ditengah ketidak-pastian global saat ini.

· Meminta agar G20 dapat merujuk kepada non-paper Indonesia tentang reformasi WTO, yang pernah disirkulasikan saat Presidensi Jepang, sebagai salah satu acuan bahasan langkah strategis G20 untuk mendorong reformasi WTO.

 

Energy and
Climate Change

 

Energy:

· Pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam upaya menciptakan sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

· Akses universal terhadapsumber energi yang berkelanjutan danterjangkau.

· Memperkuat ketahanan untuk menjamin pasar energi yang lebih aman.

· Mendorong investasi dalam kerangka institutional frameworks untuk menciptakan stabilitas pasar energi global.

 

Climate change:

· Balancing antara penurunan emisi dan menjaga pertumbuhan ekonomi danpembangunan berkelanjutan.

· Fokus pada upaya adaptasi, termasuk meningkatkan pemanfaatan solusi berbasis alam untuk menurunkan emisi.

· Perlunya strategi mobilitasyang berkelanjutan untuk menurunkan emisi global.

 

Agenda Energi Berkelanjutan dibahas pada Energy Sustainability Working Group (ESWG) dengan Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis, Kementerian ESDM, sebagai focal point Indonesia dalam forum tersebut.

 

Sedangkan agenda Perubahan Iklim dibahas pada Climate Sustainability Working Group (CSWG) dengan Direktur Mitigasi Perubahan Iklim, KLHK sebagai focal point Indonesia

 

 

· Menekankan pentingnya sektor energi dalam menopang pertumbuhan ekonomi serta mendukung kerjasama global dan regional yang komprehensif dalam memastikan akses terhadap energi berkelanjutan dan terjangkau.

· Mendukung akses universal terhadap energi terjangkau sebagai bagian program pengentasan kemiskinan.

· Menekankan pentingnya upaya dalam meningkatkan transparansi serta memastikan akses, ketersediaan, dan keterjangkauan energi.

· Mendukung visi Arab Saudi terhadap isu iklim terutama inisiatif menggandengkan Climate and Energy Sustainability WG.

· Mengangkat pengarus-utamaan perubahan iklim dalam agenda pembangunan nasional melalui Low Carbon Development Initiative serta upaya intensifikasi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui (i) nature-based solution; (ii) transisi energi; dan (iii) gerakan laut.

· Mendukung komitmen negara-G20 terhadap pembiayaan iklim terutama untuk negara berkembang.

Agriculture, Water, and Environment

Agriculture:

· Food security, termasuk investasi pertanian yang berkelanjutan dan Food loss and waste (FLW).

· Mendorong pengelolaanserta ketahanan air secara berkelanjutan secara global.

 

Water and Environment:

· Mengurangi degradasi lahan dan habitat, termasuk melalui eksplorasi opsi kebijakan yang mengarah pada restorasi ekologi dan kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta.

· Meningkatkan ketahanan dan konservasi terumbu karang.

· Mengurangi sampah plastik di laut.

 

 

Agenda Pertanian dibahas pada Agriculture Working Group (AWG) dengan Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri, Kementan, sebagai focal point Indonesia dalam from tersebut.

 

Agenda Sumber Daya Air dibahas pada Water Deputies Meeting.

 

Agenda Lingkungan dibahas pada Environment Deputies Meeting.

 

 

· Menekankan pentingnya food security serta mendorong produktivitas pertanian dengan mengurangi food loss and waste.

· Mendukung prioritas Presidensi untuk menciptakan kerangka Responsible Agriculture Investment dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi serta menciptakan kesamaan pandangan terhadap kesejahteraan pekerja.

· Mendukung perlunya pembahasan IUU Fishing sesuai proposal yang diajukan oleh Australia.

Digital Economy

 

· Trustworthy Artificial intelligence(AI).

· Data flows, termasuk menyusun tipologi data berdasarkan tingkat sensitivitasnya.

· Smart citiesdengan penekanan pada aspek kebijakan transportasi.

· Mengukur kontribusiekonomi digital terhadap ekonomi secara keseluruhan.

· Ketahanan siber dan cyber security.

 

 

 

 

 

Agenda ini dibahas pada Digital Economy Task Force (DETF) dengan Kepala Pusat Kerja Sama Internasional, Kemenkominfo, sebagai focal point Indonesia dalam from tersebut.

 

· Mendukung seluruh prioritas Presidensi dalam agenda ini.

· Menyampaikan peran teknologi untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan sosial, serta menekankan kembali inisiatif IDEA (Inclusive Digital Economy Accelerator) Hub sebagai platform untuk saling bertukar praktek bisnis digital yang bermanfaat untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, memperluas akses keuangan masyarakat, dan sharing economy.

· Menggaris-bawahi pentingnya G20 untuk melakukan klasifikasi data dan untuk menghormati kebijakan setiap negara yang terkait aspek ini.

· Menekankan bahwa ketentuan nasional dan internasional harus tetap dihormati dalam hal free flow of data.

 

Anti-corruption

 

· Penggunaan ICT untuk mendorong integritas, termasuk dalam konteks

Public-Private Partnerships(PPPs).

· Pengembangan dan implementasi dari Strategi Nasional Anti Korupsi

Agenda ini dibahas pada Anti Corruption Working Group (ACWG) dengan Direktur Pembinaan Jaringan & Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi, KPK, sebagai focal point Indonesia dalam from tersebut.

 

· Menyampaikan bahwa Pemri sedang dalam tahap drafting teks revisi terhadap perundangan anti korupsi yang berlaku, termasuk kriminalisasi terhadap foreign bribery.

· Mendukung pengembangan high-level principles, termasukdi dalam BUMN, untuk meningkatkan integritas dalam privatisasi dan public-private partnership.

· Komitmen dalam mendukung penggunaan informasi dan teknologi komunikasi untuk mendorong implementasi komitmen yang ada, a.l. G20 Plan of Action 2019 – 2021 dan UNCAC.

Tourism

 

 

· Mendorong kontribusi sektor pariwisata yang berkelanjutan untuk mendukung pembangunan yang inklusif.

 

 

 

Agenda ini dibahas pada Tourism Deputies Meeting dengan Deputi Bidang Pemasaran, Kemenparekraf, sebagai focal point Indonesia dalam forum tersebut.

 

· Mendukung Presidensi dalam mengangkat isu pariwisata dan perlunya dikaitkan dengan upaya global untuk mencapai SDGs.

· Pengembangan dan promosi pariwisata harus dilakukan secara inovatif, terintegrasi, berkelanjutan, dan bertanggung-jawab.

· Mengangkat langkah Pemri dalam mempromosikan pariwisata yang berkelanjutan melalui instrumen kebijakan menteri.

· Mendorong G20 untuk melihat ekonomi kreatif sebagai salah satu sumber untuk menarik pariwisata yang berkelanjutan.

· Untuk itu, menekankan kembali kepada G20 langkah diplomasi Indonesia yang telah berhasil mensponsori Resolusi pada Sidang Majelis Umum (SMU) PBB tentang ekonomi kreatif seraya mendorong kontribusi G20 dalam menjadikan tahun 2021 sebagai tahun ekonomi kreatif – sesuai denga misi resolusi tersebut.